Basuki tjahaja purnama berita terkini 2018
Berikut ini hasil quick countdari tiga lembaga yang bekerja sama melakukan hitung cepat dengan detikcom:
Waktu update: WIB
Lingkaran Survei Indonesia
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,9%
data masuk: %
SMRC
1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 16,7%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 43,1%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 40,2%
data masuk: 99%
Polmark Indonesia
1. Agus Yudhoyono-Sylviana Murni: 19,1%
2. Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat: 41,2%
3. Anies Baswedan-Sandiaga Uno: 39,7%
data masuk: 99,25%
(van/try)
Hoegeng Awards
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
Usulkan di sini
Sidang Al Maidah: Dua tahun penjara untuk Ahok, langsung ditahan
Sumber gambar, BBC Indonesia
Pengadilan menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersalah untuk pasal a, untuk penistaan agama, dan menghukum dupenjara dua tahun
Dalam sidang terakhir hari ini, setelah 19 persidangan yang menegangkan, hakim menyebutkan tidak sependapat dengan jaksa yang hanya menuntut AHok dengan pasal untuk pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap suatu golongan.
"Saya akan mengajukan banding, yang mulia," kata AHok kepada Majelis Hakim, setelah berunding dengan pengacaranya.
Majelis Hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto hari Selasa (9/5) menyebut, Ahok terbukti memenuhi unsur niat dan kesengajaan dalam pidatonya di Pulau Pramuka, 27 September
"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah can meyakinkan melakukan pidana penodaan agama. Pidana penjara 2 tahun, meminta terdakwa ditahan. Membebankan terdakwa biaya perkara rupiah," kata hakim.
Disebutkan, pengadilan tidak sepakat dengan jaksa yang hanya menuntut dengan pasal , tentang pernyataan permusuhan terhadap suatu golongan.
Hakim menolak pula pembelaan Tim Ahok yang menyebut bahwa segala keresahan diakibatkan oleh posting video Buni Yani, yang menghilangkan satu kata dari pernyataan Ahok saat pidato yang dipermasalahkan.
"Tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa keresahan akibat unggahan Buni Yani. Keresahan masyarakat justru akibat ucapan terdakwa," kata hakim dalam putusannya.
"Pidana percobaan tidak tepat."
Tentang pembelaan, bahwa semua ini terkait Pilkada Jakarta -yang berbuah kekalahan Ahok dari Anies Baswedan, Majelis Hakim membantah.
Dalam sidang sebelumnya (20/4), jaksa penuntut umum yang diketuai Ali Mukartono menganggap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti melanggar pasal KUHP, yakni melakukan pidana pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap terhadap suatu golongan. Jaksa memutuskan tidak menggunakan pasal a t
, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai sulit partai lain untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta
Diketahui, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Perekonomian itu digadang-gadang masuk dalam bursa Pilkada Jakarta
"Yang jelas dinamika di DKI masih terus berlangsung, tapi PKB, DPW PKB DKI sudah mengusulkan Pak Anies, bahwa kemudian ada nama lain seperti Pak Ahok mungkin sulit ya partai yang akan mengusung Pak Ahok," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/).
"(Sulitnya) kan sudah pernah, kalau sekarang kan eranya Pak Anies, dan survei juga tinggal nanti menunggu konstelasi akhir. Karena DKI ini pasti dipengaruhi oleh konstelasi politik nasional," sambungnya.
Ia menjelaskan, Jakarta ke depannya akan berhubungan dengan rezim Presiden terpilih periode Prabowo Subianto.
"Salah satunya itu (berhubungan dengan rezim Pak Prabowo), tapi yang jelas partai-partai lain di DKI ini masih belum terlihat koalisinya, tidak ada satupun koalisi yang terbentuk di DKI. Tapi ada sosok yang hampir sulit dikalahkan yaitu Pak Anies Baswedan," kata Jazilul.
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei elektabilitas calon gubernur Jakarta Survei digelar pada Juni
Dari survei yang dirilis Selasa (16/7/), mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka 29,8 persen. Sementara itu, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mennjadi pesaing berat Anies dengan elektabilitas 20 persen.
Dody Wijaya selaku Kepala Divisi Teknis penyelenggaraan pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa berduet di gelaran Pilkada mendatang.
#TrenSosial: Bisakah netizen menyelamatkan Ahok?
Sumber gambar, AFP
- Penulis, Christine Franciska
- Peranan, Produser BBC Indonesia I @cfranciska
Pengguna Twitter ramai menggunakan tanda pagar #SaveAhok untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, setelah DPRD setuju <link type="page"><caption> menggunakan hak angket</caption><url href="" platform="highweb"/></link> untuk menyelidiki perbedaan anggaran.
Tagar #SaveAhok atau 'selamatkan Ahok', menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia dan digunakan lebih dari kali dalam 24 jam terakhir.
Sebuah petisi menuntut pencabutan mandat dan pembubaran DPRD juga tersebar di Facebook dan Twitter. Petisi yang dibuat oleh pengguna Yanto Huang di , hingga pukul WIB, sudah ditandatangani lebih dari orang.
'Gara-gara Rp12 triliun yang enggak disetujui Ahok itu, anggota DPRD mencak-mencak dan mau melengserkan? Aaaah ini sih rencana korupsi terang-terangan #SaveAhok,' kata Oland Fatah melalui akun @olandfatah.
Sumber gambar, TWITTER
Akun @RandySaputro menulis, '#SaveAhok = Save our money!'
Namun ada juga yang tidak mendukung. Leli Hasmayati melalui Facebook BBC Indonesia mengatakan, 'Tolak Ahok dan bersihkan DPRD.'
Kamis (27/02) kemarin, DPRD DKI Jakarta setuju untuk menggunakan hak angket untuk menyelidiki perbedaan anggaran yang disetor ke Kementerian Dalam Negeri. Para Anggota DPRD mempertanyakan mengapa anggaran DKI yang diajukan Gubernur Ahok berbeda dengan anggaran versi DPRD.
Ahok, seperti dikutip berbagai media, mengatakan ada "anggaran siluman" dalam anggaran versi DPRD sebesar Rp12 triliun, namun DPRD membantah.
Tak bisa dibubarkan
Namun seberapa efektif gerakan di media sosial bisa mengubah peta politik ibu kota? Analis politik CSIS, Tobias Basuki, mengatakan opini publik di media sosial berperan untuk memberi tekanan pada para